MOJOKERTO, Liputan10.id – Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur sumber daya air. Sebanyak sembilan paket pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di sejumlah wilayah kini menunjukkan progres signifikan. Bahkan, sebagian pekerjaan dilaporkan telah rampung, sementara lainnya memasuki tahap akhir pengerjaan.
Percepatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh infrastruktur irigasi dapat segera difungsikan sesuai target kontrak selama 150 hari kalender. Langkah ini menjadi perhatian penting mengingat jaringan irigasi memiliki peran strategis dalam menunjang kebutuhan air pertanian, terutama menjelang musim penghujan dan masa tanam berikutnya.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Yuni Laili Faizah, menjelaskan bahwa kontrak sembilan paket pekerjaan tersebut telah ditandatangani pada Jumat, 26 Juni 2026. Setelah penandatanganan kontrak, pekerjaan fisik mulai dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Menurutnya, target 150 hari kalender bukan sekadar mengejar penyelesaian administrasi proyek, melainkan memastikan jaringan irigasi benar-benar dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya para petani.
Dengan kondisi saluran dan bendung yang lebih baik, distribusi air menuju lahan persawahan diharapkan semakin lancar, sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sembilan Paket Irigasi, Anggaran Capai Miliaran Rupiah.
Adapun sembilan pekerjaan yang ditangani Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto meliputi:
1.Peningkatan Jaringan Irigasi Cakarayam II, sepanjang 50 meter dengan anggaran Rp413.043.000, melayani sekitar 4 hektare sawah. Pekerjaan dilaporkan telah selesai dengan tim pengawas pelaksana Zainul.
2.Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Pekuwon, sepanjang 360 meter dengan anggaran Rp232.706.000, memiliki cakupan layanan sekitar 32,64 hektare lahan pertanian. Pekerjaan juga telah terselesaikan dengan pengawas pelaksana Supri.
3.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Turi, sepanjang 422 meter dengan anggaran Rp300.997.000, untuk mendukung pengairan sekitar 32,73 hektare sawah.
4.Peningkatan Jaringan Irigasi Sumberpunggul, sepanjang 76 meter dengan anggaran Rp407.368.000, diproyeksikan melayani sekitar 67,28 hektare lahan pertanian.
5.Rehabilitasi Bendung Urung-urung II, dengan anggaran Rp647.467.000, yang mendukung pengairan sekitar 27 hektare sawah dengan tim pengawas pelaksana Sofii.
6.Rehabilitasi Bendung Jatidukuh, senilai Rp624.560.000, dengan cakupan layanan sekitar 40,71 hektare lahan pertanian dan tim pengawas pelaksana Bondan.
7.Peningkatan Bendung Wonokerto Tahap II, menjadi paket dengan nilai anggaran terbesar, yakni Rp2.147.999.000. Pekerjaan ini ditujukan untuk mendukung pengairan sekitar 72 hektare sawah produktif dengan tim pengawas pelaksana Heksa.
8.Peningkatan Bendung Losari II, senilai Rp492.709.000, untuk mendukung pengairan sekitar 9,46 hektare lahan pertanian pengawas pelaksana Heri.
9.Rehabilitasi Pintu Air Bendung Tambaksari, dengan anggaran Rp187.323.000, yang mendukung pengairan sekitar 39 hektare sawah dengan tim pelaksana Danang.
Besarnya alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sumber daya air menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian.
Tantangan Debit Sungai dan Cuaca, Pengawasan Jadi Kunci.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rois Arif Budiman, saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp mengungkapkan bahwa pekerjaan irigasi memiliki tantangan teknis tersendiri.
Menurutnya, sebagian besar lokasi pekerjaan berada di kawasan aliran sungai sehingga pelaksanaannya sangat dipengaruhi kondisi alam, debit air, serta perubahan cuaca.
“Untungnya pengerjaan dasar sudah banyak yang terselesaikan, karena sebagian besar lokasi berada di aliran sungai yang sangat dipengaruhi kondisi alam, debit air, dan cuaca,” ujarnya.
Ia menegaskan, diperlukan metode pelaksanaan yang tepat, percepatan pekerjaan, serta pengawasan maksimal agar seluruh paket dapat diselesaikan dengan prinsip tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu, dan tepat manfaat.
Pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk mengantisipasi potensi keterlambatan maupun persoalan teknis yang dapat menghambat penyelesaian pekerjaan, terlebih sejumlah proyek infrastruktur pada tahun-tahun sebelumnya sempat menghadapi kendala waktu pelaksanaan.
Ajukan 30 Usulan Inpres, Perluas Jangkauan Irigasi.
Di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah, Pemkab Mojokerto juga berupaya memperluas pembangunan infrastruktur irigasi melalui dukungan pemerintah pusat.
Sebanyak 30 usulan proyek telah diajukan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres). Usulan tersebut mencakup rehabilitasi saluran sekunder, saluran tersier hingga pembangunan jaringan irigasi air tanah.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan irigasi, menjaga ketersediaan air sepanjang musim tanam, serta mengurangi risiko terganggunya aktivitas pertanian akibat kerusakan jaringan pengairan.
Tidak hanya untuk kepentingan pertanian, peningkatan infrastruktur sumber daya air juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengendalian banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Mojokerto.
Dengan percepatan sembilan paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu memastikan setiap anggaran pembangunan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, berfungsi optimal, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebab, keberhasilan pembangunan irigasi bukan hanya diukur dari rampungnya pekerjaan fisik atau terserapnya anggaran, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dalam menjaga ketersediaan air, meningkatkan hasil pertanian, dan memperkuat kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
(Yustinia)
