Surabaya, Liputan10.id – Kantor Dinas pendidikan provinsi jawa timur di datangi rombongan orang tua siswa pada Jum’at (14/7/2023) yang memprotes penerimaan siswa baru melalui PPDB yang dinilai sarat dengan rekayasa dan juga tingginya biaya pendidikan ditingkat SMA dan SMK di Kabupaten Sidoarjo
Rombongan orang tua siswa ini mengeluhkan PPDB online jalur Afirmasi, Prestasi dan Zonasi yang tidak transparan, seperti yang disampaikan salah satu orang tua siswa bahwa pada jalur zonasi yang jaraknya dekat tidak diterima tapi yang jaraknya jauh diterima
“Sebagian siswa mengikuti jalur zonasi yang dekat dengan SMA Negeri dengan jarak 600 meter namun mereka tidak diterima tapi ada siswa yang jarak rumahnya 3.400 meter malah diterima di SMA tersebut,” ungkapnya
Orang tua siswa juga mengeluhkan biaya pendidikan sangat besar yang terjadi di sejumlah SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Sidoarjo yang nilainya mencapai 3 sampai 5 juta per siswa
Menurut orang tua siswa yang ikut mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tersebut menyebutkan menginjak tahun ajaran baru 2023/2024 setiap siswa kelas 10 sampai 12 dimintai membayar daftar ulang sebesar 900.000 rupiah, belum lagi sumbangan partisipasi peningkatan kualitas pendidikan yang nilainya lebih 2 juta rupiah per siswa yang harus dibayar 200 ribu per bulan selama satu tahun
Salah satu orang tua siswa, MHT (39) tahun warga Kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo mengaku keberatan dengan biaya pedidikan yang diterapkan di salah satu SMA Negeri di Sidoarjo
“Katanya (menurut pemprov Jatim) sekolah tidak bayar, tapi kenapa sekarang malah orang tua siswa kok dibebani biaya sebanyak itu,” ucapnya dengan nada kesal
MHT juga menambahkan jika kondisi usaha proyeknya berhenti akibat wabah pandemi covid 19 pada tahun sebelumnya
“Saat ini saya hanya mengandalkan dari jualan online, rata rata dapat 1,5 juta per bulan, masih kurang untuk makan sehari hari dan bayar anak sekolah,” ungkapnya
Akhirnya Dinas Pendidikan Jawa Timur menerima perwakilan orang tua siswa yang didampingi oleh ketua LSM Paskal yang dipimpin Usman dan ketua LSM JCWR yang diketuai oleh Ghofar Ismail.
Karena Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur tidak ada ditempat, maka perwakilan Dinas Pendidikan berjanji akan segera memanggil sekolah sekolah SMA dan SMK yang disebutkan dalam demo tersebut. (red)
Editor : April
