SURABAYA, Liputan10.id — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PROJO Jawa Timur mulai mendorong gagasan transformasi organisasi dari gerakan relawan menjadi partai politik.
Wacana tersebut dinilai sebagai pilihan strategis agar kekuatan, pengalaman, serta jaringan PROJO dapat memiliki ruang yang lebih luas dalam menentukan arah politik dan kebijakan nasional.
Sekretaris DPD PROJO Jawa Timur, Tomi Hartono Wibowo, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap gagasan tersebut.
Menurutnya, setelah perjalanan panjang sebagai organisasi relawan, sudah waktunya PROJO mulai membahas kemungkinan untuk mengambil peran yang lebih besar melalui jalur politik formal.
“Saya mendukung gagasan PROJO bertransformasi menjadi partai politik. Ini bukan sekadar perubahan bentuk organisasi, tetapi bagaimana kekuatan relawan yang selama ini sudah terbukti bisa diperjuangkan menjadi kekuatan politik yang ikut menentukan kebijakan,” ujar Tomi.
Kekuatan Relawan Jangan Berhenti di Setiap Pemilu
Tomi menilai PROJO telah memiliki modal sosial yang cukup besar. Jaringan organisasi di berbagai daerah, pengalaman dalam dinamika politik nasional, serta basis kader dan relawan menjadi aset penting yang dapat dikembangkan lebih jauh.
Menurutnya, selama ini kekuatan relawan banyak digunakan untuk mendukung dan memenangkan kandidat dalam kontestasi politik. Namun, ketika kontestasi berakhir, ruang pengambilan keputusan tetap berada pada institusi politik formal.
“Kita sudah membuktikan bahwa relawan mempunyai kekuatan besar dalam memenangkan sebuah kontestasi. Tetapi jangan sampai kekuatan itu hanya muncul setiap lima tahun. Harus ada keberanian untuk berpikir bagaimana kekuatan tersebut bisa masuk ke ruang politik formal dan ikut menentukan kebijakan,” katanya.
Karena itu, Tomi memandang transformasi menjadi partai politik sebagai salah satu opsi yang patut dikaji secara serius.
Ia menegaskan, transformasi tersebut tidak berarti menghilangkan karakter kerelawanan yang selama ini menjadi identitas PROJO.
“Semangat kerelawanan justru harus menjadi roh dari partai apabila nantinya PROJO benar-benar bertransformasi,” tegasnya.
Bukan Sekadar Menambah Partai
Tomi mengingatkan, apabila PROJO kelak mengambil keputusan menjadi partai politik, langkah tersebut harus memiliki tujuan dan platform perjuangan yang jelas.
PROJO, menurutnya, tidak boleh hadir sekadar untuk menambah jumlah partai politik peserta pemilu atau menjadi kendaraan politik bagi kelompok tertentu.
“Kalau PROJO menjadi partai, jangan hanya menjadi partai baru. Harus ada pembeda. Harus ada gagasan besar dan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat. Partai harus dibangun dari bawah, bukan hanya dari elite,” ungkapnya.
Ia menyebut sejumlah persoalan masyarakat seperti lapangan pekerjaan, ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi hingga pemerataan pembangunan dapat menjadi bagian dari agenda perjuangan.
Menurut Tomi, politik seharusnya menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kursi politik bukan tujuan akhir. Kekuasaan juga bukan tujuan akhir. Keduanya adalah alat untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan manfaat kepada rakyat,” ujarnya.
Menuju 2029, PROJO Harus Punya Pilihan Strategis
Tomi menilai Pemilu 2029 dapat menjadi momentum penting bagi PROJO untuk menentukan arah jangka panjang organisasi.
Menurutnya, pembahasan mengenai transformasi tidak harus menunggu momentum pemilu semakin dekat. Justru, persiapan sejak dini diperlukan agar setiap keputusan yang diambil benar-benar matang.
“Menuju 2029, kita jangan hanya berbicara siapa yang akan didukung. Kita juga harus bertanya, bagaimana posisi PROJO sendiri dalam peta politik nasional. Apakah selamanya menjadi pendukung, atau mulai membangun kekuatan politik sendiri?” tutur Tomi.
Ia menilai pengalaman PROJO selama perjalanan politik nasional merupakan modal yang sangat berharga untuk membangun kekuatan politik baru.
Namun, modal tersebut harus diikuti dengan konsolidasi, kaderisasi dan perumusan platform politik yang matang.
DPD PROJO Jatim Siap Bawa Aspirasi ke Forum Organisasi
Meski menyatakan dukungan pribadi terhadap gagasan transformasi tersebut, Tomi menegaskan keputusan mengenai perubahan status PROJO tetap harus melalui mekanisme organisasi.
DPD PROJO Jawa Timur, kata dia, siap menjadi bagian dari proses diskusi dan konsolidasi apabila wacana tersebut berkembang menjadi agenda bersama.
“Saya mendukung, tetapi keputusan final tentu bukan keputusan saya. Harus ada mekanisme organisasi. DPD, DPC dan seluruh kader harus diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan. Kalau mayoritas keluarga besar PROJO menghendaki transformasi, tentu harus kita perjuangkan melalui jalur organisasi yang sah,” jelasnya.
Menurutnya, pembahasan juga harus mencakup berbagai aspek, mulai dari ideologi, platform perjuangan, sistem kaderisasi, struktur organisasi hingga kesiapan menghadapi mekanisme pemilu.
Saatnya Dari Kekuatan Pendukung Menjadi Kekuatan Penentu
Lebih jauh, Tomi mengatakan PROJO perlu mulai mengubah cara pandang terhadap posisi organisasi dalam politik nasional.
Jika selama ini PROJO dikenal sebagai kekuatan relawan yang mendukung calon pemimpin, ke depan bukan tidak mungkin PROJO memiliki kader sendiri yang dipersiapkan menjadi pemimpin di berbagai tingkatan.
“Kalau kita mampu mengantarkan orang lain menjadi pemimpin, mengapa kita tidak mulai mempersiapkan kader sendiri untuk menjadi pemimpin? Kalau selama ini kita mengawal kebijakan, kenapa tidak suatu saat kita ikut membuat kebijakan?” katanya.
Ia menilai gagasan tersebut bukan semata-mata tentang perebutan kekuasaan, melainkan tentang bagaimana masyarakat memiliki saluran politik yang lebih kuat.
“PROJO sudah memiliki jaringan, pengalaman dan modal sosial. Menurut saya, sekarang tinggal keberanian untuk menentukan masa depannya. Saya pribadi melihat transformasi dari relawan menjadi partai politik merupakan langkah yang patut diperjuangkan dan dipersiapkan secara serius,” pungkas Tomi. (cwr)
