Mojokerto, Liputan10.id — Komitmen untuk membangun demokrasi yang transparan dan partisipatif ditunjukkan melalui audiensi antara Persatuan Wartawan Mojokerto Raya (PWMR) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto. Audiensi tersebut berlangsung pada Senin (19/1/2026) dan dihadiri langsung oleh Ketua KPU beserta jajaran.
Ketua PWMR, Jayak Mardiansyah, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis untuk membangun komunikasi yang sehat antara pers dan penyelenggara pemilu. Menurutnya, tanpa keterbukaan informasi dan sinergi, demokrasi di tingkat daerah tidak akan berjalan optimal.
“Kami ingin PWMR menjadi mitra KPU dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Pers bukan hanya peliput, tapi bagian dari kontrol sosial,” ujar Jayak.
“Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi media lokal, khususnya terkait proses verifikasi Dewan Pers. PWMR berharap KPU dapat memberikan ruang kerja sama bagi media yang telah memiliki legalitas meskipun masih dalam proses administrasi verifikasi.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Afnan Hidayat, menilai audiensi tersebut sebagai langkah positif. Ia menegaskan bahwa KPU terbuka terhadap kritik, masukan, dan kerja sama dengan organisasi wartawan selama tetap berlandaskan aturan.
“Kami membutuhkan media untuk menyampaikan tahapan pemilu, edukasi pemilih, serta meluruskan informasi yang keliru di masyarakat,” kata Afnan.
Sementara itu, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori, menjelaskan bahwa kebijakan anggaran publikasi media sangat bergantung pada regulasi dan penunjukan dari KPU di tingkat yang lebih tinggi.
Audiensi tersebut ditutup dengan harapan bersama agar ke depan terjalin kerja sama yang lebih konkret antara KPU Kabupaten Mojokerto dan PWMR, sehingga peran pers dan penyelenggara pemilu dapat saling menguatkan demi demokrasi yang berkualitas di Mojokerto.
(Yustinia)
