Mojokerto, Liputan10.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait pemberitaan dugaan ketidaksesuaian dalam pengerjaan proyek irigasi Dam Wonokerto senilai Rp 4,1 miliar. Proyek strategis ini dilaksanakan oleh PT Cumi Darat Konstruksi di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo.
Plt. Kepala DPUPR Kabupaten Mojokerto, Anik Mutammima Kurniawati, S.T., M.Eng., menyampaikan bahwa pihaknya menghargai langkah DPRD Kabupaten Mojokerto yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek.
“Dinas PUPR mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua DPRD yang telah melakukan evaluasi dan monitoring. Hal ini tentu menjadi dukungan positif bagi kami agar pekerjaan bisa berjalan lebih optimal,” ujar Anik.
Terkait dengan aspek keselamatan kerja, Anik menegaskan bahwa seluruh pekerja telah dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. “Secara regulasi sudah sesuai aturan yang berlaku. Jadi tidak ada pelanggaran yang dilakukan,” tambahnya.
Lebih jauh, ia berharap agar semua pihak memberi kesempatan kepada DPUPR untuk menuntaskan proyek ini. “Dam Wonokerto diharapkan mampu mengairi 90 hektare sawah. Dampaknya akan sangat besar terhadap peningkatan ekonomi dan distribusi air irigasi untuk petani,” tegasnya.
Kabid Sumber Daya Air DPUPR Kabupaten Mojokerto, Rois Arif Budiman, juga menambahkan klarifikasi soal penggunaan material. Ia menegaskan tuduhan penggunaan material galian untuk pasangan adalah tidak benar.
“Material hasil galian hanya digunakan untuk timbunan kembali. Sedangkan material pasangan tetap menggunakan bahan yang didatangkan sesuai spesifikasi. Hanya saja saat sidak kondisi pagi hari membuat tumpukan material belum rapi terpisah,” jelasnya.
Pihak DPUPR memastikan seluruh spesifikasi teknis, standar K3, hingga takaran campuran beton menggunakan dolak telah sesuai aturan. Dengan demikian, proyek Dam Wonokerto dipastikan berjalan sesuai ketentuan.
(Yustinia)