MOJOKERTO, Liputan10.id – Dinamika pemerintahan di Dusun Sedati, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, menjadi perbincangan setelah warga mengungkapkan kekecewaan terhadap kinerja Kepala Dusun Sedati yang dinilai kurang maksimal.
Menurut sejumlah warga, kepala dusun jarang hadir dalam kegiatan masyarakat dan dinilai mengesampingkan tanggung jawab pelayanan publik.
Dugaan tersebut diperkuat dengan informasi bahwa yang bersangkutan memiliki usaha sampingan sehingga diduga mengurangi fokus terhadap tugas kedinasan.
Ketika dikonfirmasi awak media pada Jumat (20/2/2026), muncul pernyataan yang diduga bernada merendahkan salah satu media.
Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan etika jabatan dan berpotensi melanggar prinsip pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.
Sebagai aparatur desa, kepala dusun memiliki kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta kode etik perangkat desa yang menekankan integritas, loyalitas, dan pelayanan kepada masyarakat.
Mengabaikan tugas dan bersikap tidak kooperatif terhadap kontrol sosial dari media dapat berdampak pada evaluasi kinerja hingga sanksi administratif.
LSM Gemicak bersama tim media menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah kedinasan untuk mendapatkan penanganan yang objektif.
Mereka menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan demi memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai aturan.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari Kepala Dusun Sedati. Masyarakat berharap polemik ini segera mendapatkan kejelasan agar pelayanan publik di Dusun Sedati kembali berjalan optimal dan kondusif.
(Yustinia)
