Mojokerto, Liputan10.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mojokerto dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mojokerto menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (11/3/2026).
Aksi tersebut berlangsung di tiga titik strategis, yakni Kantor Pemerintah Kota Mojokerto, Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, serta Gedung Rumah Rakyat Kota Mojokerto.
Unjuk rasa yang terpusat di depan Kantor Pemerintah Kota Mojokerto sempat memanas hingga terjadi ketegangan antara massa aksi dan aparat keamanan. Sejumlah mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan petugas yang berjaga saat situasi mulai tidak kondusif.
Sejak siang hari, ratusan massa telah memadati kawasan sekitar kantor Pemkot Mojokerto. Para demonstran membawa berbagai spanduk, poster, dan atribut aksi yang berisi kritik terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari yang dikenal dengan sapaan Ning Ita.
Dalam berbagai poster yang dibentangkan, para mahasiswa menilai bahwa satu tahun kepemimpinan wali kota belum menunjukkan perubahan yang signifikan bagi masyarakat.
Bahkan beberapa tulisan yang dibawa massa menyebut kinerja pemerintahan saat ini sebagai “rapor merah” yang dinilai perlu segera dievaluasi.
Situasi mulai memanas ketika massa aksi membakar ban bekas di depan area kantor Pemkot Mojokerto.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk simbolik kekecewaan terhadap kinerja pemerintah daerah yang dianggap belum mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Api dari pembakaran ban sempat membesar sehingga aparat keamanan berupaya melakukan pemadaman untuk menghindari risiko yang lebih besar.
Upaya petugas ini sempat memicu ketegangan karena sejumlah demonstran berusaha mempertahankan aksi simbolik tersebut.
Akibatnya, sempat terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat keamanan. Meski demikian, petugas tetap berupaya mengendalikan situasi agar tidak berkembang menjadi bentrokan yang lebih luas.
Dalam orasinya, Ketua DPC GMNI Mojokerto Raya menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
Ia menilai sejumlah program yang dijanjikan dalam masa kepemimpinan wali kota belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
“Kami hadir di sini membawa suara rakyat. Sudah satu tahun berjalan, namun perubahan yang dijanjikan belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya di hadapan peserta aksi.
Selain menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah kota, para demonstran juga menyayangkan tidak adanya pertemuan langsung dengan Wali Kota Mojokerto untuk berdialog.
Mereka berharap pemerintah daerah membuka ruang komunikasi agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara langsung.
Selama berlangsungnya aksi demonstrasi, pengamanan dilakukan secara ketat oleh aparat gabungan dari Polres Mojokerto Kota, Polres Mojokerto Kabupaten, Polsek Magersari, serta Satpol PP Kota Mojokerto.
Petugas dikerahkan guna memastikan jalannya aksi tetap kondusif serta mencegah terjadinya gangguan keamanan di sekitar lokasi.
Hingga aksi berakhir, situasi secara umum masih dapat dikendalikan meskipun sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan aparat keamanan. Demonstrasi tersebut menjadi salah satu bentuk kritik publik terhadap jalannya pemerintahan daerah di Kota Mojokerto.
(Yustinia)
