Mojokerto, Liputan10.id – Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Mojokerto memperkuat komunikasi dengan organisasi mahasiswa melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Cafe SSS, Desa/Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jumat (14/8/2026).
Mengusung tema “Merawat Bhinneka Tunggal Ika Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital,” kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergitas antara kepolisian dan organisasi mahasiswa dalam menjaga situasi kamtibmas sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi provokatif yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
Kapolres Mojokerto AKBP Dr. (C). Andi Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si., hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Sat Intelkam dan Polsek Pacet. Forum juga diikuti sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa dari HMI, IMM, PMII dan GMNI di Kabupaten Mojokerto.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa yang hadir dan mengapresiasi komunikasi yang selama ini telah terbangun antara kepolisian dengan organisasi mahasiswa.
Ia menegaskan bahwa Polres Mojokerto terbuka terhadap komunikasi dengan mahasiswa, termasuk terkait kegiatan organisasi maupun penyampaian aspirasi. Kepolisian juga menyatakan kesiapan memberikan pendampingan keamanan terhadap kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan secara positif dan sesuai ketentuan.
Forum tersebut juga membahas pentingnya penyampaian aspirasi secara konstruktif. Kepolisian mendorong agar berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa dapat dikomunikasikan melalui dialog maupun audiensi dengan instansi terkait.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa yang disampaikan Ketua HMI Cabang Mojokerto Ambang Muchammad I menegaskan pentingnya mempertahankan sinergitas dengan Polres Mojokerto.
Mahasiswa juga menyampaikan bahwa berbagai kebijakan pemerintah tetap menjadi bagian dari perhatian dan kritik mahasiswa. Sebelumnya, mahasiswa di Mojokerto telah melakukan aksi penyampaian aspirasi di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota Mojokerto.
.
Dalam konteks tersebut, mahasiswa menegaskan komitmennya untuk tetap melakukan koordinasi dengan kepolisian dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
Dialog kemudian berlangsung secara terbuka dan santai. Kepolisian bersama organisasi mahasiswa membahas kondisi harkamtibmas serta berbagai potensi yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Mojokerto.
Salah satu perhatian utama dalam FGD adalah perkembangan informasi melalui media sosial. Arus informasi yang begitu cepat membuat masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang benar, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Informasi yang bersifat provokatif, tidak terverifikasi atau sengaja dipelintir dapat memicu kesalahpahaman dan memperbesar potensi konflik apabila disebarluaskan tanpa dilakukan pengecekan.
Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan bagian dari masyarakat diharapkan dapat mengambil peran dalam memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar. Penyampaian kritik terhadap pemerintah tetap dapat dilakukan secara kritis, namun perlu disertai tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.
FGD ini juga menjadi bagian dari langkah pencegahan dan pengelolaan potensi konflik melalui pelibatan organisasi mahasiswa. Komunikasi dua arah antara kepolisian dan mahasiswa diharapkan dapat menjadi sarana deteksi dini terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Momentum menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga diharapkan menjadi pengingat bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa. Perbedaan pilihan, pandangan dan sikap tidak seharusnya menjadi alasan untuk memecah persatuan.
Melalui komunikasi, dialog dan koordinasi yang berkelanjutan, Polres Mojokerto dan organisasi mahasiswa diharapkan mampu bersama-sama menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif.
Kegiatan FGD selanjutnya ditutup dengan foto bersama Kapolres Mojokerto dengan para perwakilan organisasi mahasiswa.
Menjaga kamtibmas bukan hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menyampaikan kritik sekaligus menjaga keseimbangan informasi di tengah masyarakat. Perbedaan pendapat harus tetap ditempatkan dalam koridor demokrasi, sedangkan persatuan dan kerukunan menjadi kepentingan bersama. Dari Mojokerto, semangat Bhinneka Tunggal Ika diharapkan terus dirawat melalui dialog, sikap kritis, kedewasaan berdemokrasi dan penggunaan ruang digital secara bijak.
(Yustinia)
